Purwokerto, 12 September 2019

Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bekerjasama dengan Lembaga dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) menggelar diklat penguatan kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP angkatan 1 untuk Kabupaten Purbalingga, baru-baru ini, di Baturaden.

Dekan FKIP Pudiyono selaku ketua panitia mengatakan, angkatan pertama ini diikuti sebanyak 200 kepala sekolah. LDP FKIP mendapat kuota menyelenggarakan Diklat sebanyak 1787 peserta dari empat kabupaten. Yakni Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang dan Pekalongan.

“Peserta dari Purbalingga terdiri atas 411 orang dilaksanakan dengan dua tahap, sementara untuk keseluruhan kuota akan dilaksanakan dengan 9 angkatan,” katanya.

Menurutnya, sesuai ketentuan perundangan terkait bahwa kepala sekolah harus bersertifikat profesi, karena dengan sertifikat profesi dalam keseharian itu bisa melakasankan tugas dengan baik. Diantaranya menandatangani ijazah siswa, menandatangani dana operasional maka dengan itu kepala sekolah akan merasa nyaman mempunyai legalitas yang kuat.

“Sebenarnya kepala sekolah mempunyai 4 tugas yaitu management sekolah, mensupervisi sekolah terkait guru dan murid termasuk membangun hubungan dengan wali murid yang baik, mengembangkan kewirausahan sekolah dan tugas pokok ialah mengembangkan sekolah sesuai dengan 8 standar Pendidikan nasional dan saya berharap peserta bisa focus dan bisa lulus 100%,” jelasdia.

Wakil Rektor III Akhmad Darmawan, SE., M.Si mengatakan, diklat kepala sekolah ini adalah amanat dari permen no 6 2018. Diharapkan mereka yang sudah kuat akan menjadi kuat lagi, karena mengelola sekolah membutuhkan energi yang lebih.

Menurutnya, kepala sekolah itu guru yang diberi tugas lebih untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah baik terkait dengan input yaitu siswa, kurikulum sampai dengan keamanan dan kenyamanan siswa dalam bersekolah dan menjadikan siswa yang biasa biasa saja menjadi lebih baik, jadi kepala sekolah merupakan central baik tidaknya sebuah sekolah.

“Bagi univesitas khususnya FKIPUMP,ini menjadi amanah yang baik dan harus bertanggung jawab agar penyelenggaraanya optimal dan peserta dapat meningkatkan kompetensinya sehingga bisa lulus semua,”jelasnya.

Link to: https://www.ump.ac.id/Fakultaria-1719-FKIP.UMP.Beri.Penguatan.200.Kepala.Sekolah.TK-SMP.Purbalingga.html

Yogyakarta, 3 September 2019

LPTK PTM melalui ALPTK PTM Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan PerguruannTinggi Muhammadiyah menyelenggarakan LPD Lembaga bagi kepala sekolah nasional secara serempak.

Penyelenggaraan Diklat di LPD LPTK PTM ini dilalsanakan berdasarkan SK Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI Tahap 4 No 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019.
Sebanyak 16 LPTK PTM yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Diklat tersebut. Yaitu:

1. UMS Surakarta
2. UMM Malang
3. UAD Yogyakarta
4. UMP Purwokerto
5. Uhamka Jakarta
6. UMJ Jakarta
7. Unmuh Makassar
8. UMSU Medan.
9. Unimuda Sorong
10. Unmuh Surabaya
11. Unmuh Mataram
12. Unmuh Gresik
13. Unmuh Jember
14. UMY Yogyakarta
15. Unmuh Pare-Pare
16. Unmuh Metro Lampung

Kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah LPTK PTM pertama tama dimulai dengan LPTK UMS yang dimulai tahap 1 atau angkatan I dilaksanakan tanggal 1-8 September 2019 bertempat di Hotel HAP Slamet Riyadi dan Hotel Pose In.

Sementara itu 10 LPD LPTK PTM lainnya akan melaksanakan kegiatan pada bulan September seperti LPD: UMJ, UMP, Uhamka, Unismuh, UAD, UMG, UM Surabaya, UM Mataram, UMSU, UM Y, UMM, dan Unmuh Jember. Selanjutnya untuk 3 LPD LPTK PTM akan memulai kegiatan pada bulan Oktober seperti LPD: Unimuda Sorong, Unmuh Metro Lampung, dan Unmuh Pare-Pare.

Kepala LPPKS Kemendikbud RI Prof. Nunuk Suryani pada saat pembukaan LPD UMS menyampaikan pentingnya bahwa semua kepala sekolah harus tersertifikasi sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, Prof. Harun Joko Prayitno sebagai penangung jawab kegiatan LPD ini menggarisbawahi bahwa kepala sekolah diwajibkan memikiki kemampuan dan keterampilan manajerial pada era disrupsi pendidikan seperti sekarang ini. Oleh karenanya diperlukan diklat penguatan berupa manajerial recharging seperti sekarang ini. Sebab kepala sekolah merupakan sosok dan lokomotif sentral untuk bisa memajukan dan membranding sekolah yang dipimpinnya. Semoga.

Yogyakarta, 18 Mei 2019.

Sebanyak 13 LPTK PTM yang mendapat mandat sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Penguatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah sesuai dengan SK Dirjen 0801/B.1.3/HK/2019 melakukan rapat koordinasi teknis dalam persiapan pelaksanaan sertifikasi bagi Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah di Grand Quality Hotel pada Sabtu, (18/05/2019).

Penunjukan LPTK PTM sebagai LPD ini sangat beralasan karena sebelumnya LPTK PTM telah mendapatkan kepercayaan dari World Bank, Program Sida dari Swedia, SM3T, pengalaman dalam mengelola PPG, dan berdasarkan profil Asosiasi LPTM PTM. Kepercayaan tersebut menjadi dasar ALPTK PTM dalam mengusulkan LPTK PTM sebagai penyelenggara LPD. Sebagai komitmen LPTK PTM dalam menjalani sertifikasi sebagai LPD, LPTM PTM sudah melakukan perjanjian kerja sama atau MoU dengan LPPKS yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018.

Untuk menghadapi penyelenggaraan LPD ini, instruktur yang dimiliki oleh LPTK PTM sebanyak 66 orang. Dari 66 instruktur tersebut merupakan instruktur yang sudah mengikuti ToT Penyegaran dan Bimtek yang dilakukan oleh Diktendik Kemendikbud. Dan dalam waktu dekat, LPTK PTM juga akan mendapatkan tambahan instruktur baru yang akan mengikuti pelatihan di berbagai wilayah sesuai dengan wilayah masing-masing LPTK.

Kegiatan rakortek antar LPTK PTM merupakan tindak lanjut dari kegiatan rakortek yang sudah dilakukan di LPPKS Kemendikbud pada 9-11 Mei 2019. Pada rakortek ini dihadiri narasumber yang didatangkan langsung dari LPPKS untuk memberikan pendampingan yang mencakup tata kelola kegiatan, teknis pelaporan kegiatan, teknis pertanggung jawaban kegiatan, dan teknis penugasan instruktur.

Dalam kesempatan ini, Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D (Ketua Majelis Diktilitbang)  dan Prof. Harun Joko Prayitno (Ketua ALPTM PTM) menggarisbawahi tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan LPD, untuk meningkatkan mutu pelaporan, dan untuk meningkatkan mutu pertanggungjawaban kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Medira Ferayani (Mewakili LPPKS Kemdikbud) mengapresiasi kegiatan ini karena LPD LPTK PTM sudah sangat antisipatif dalam menyiapkan pelaksanaan LPD. Selanjutnya, LPTK PTM akan melakukan rakortek kembali dengan wali wilayah masing-masing. Dalam rakortek nanti akan ada penjelasan tentang teknis pelaksanaan, prosedur pencairan dana, prosedur perjanjian kerja sama dengan dinas pendidikan, dll.

Semoga dengan adanya rakortek antar LPTK PTM ini dapat menigkatkan mutu dalam menyelenggarakan LPD guna meningkatkan kompetensi kepala sekolah di Indonesia.

Jakarta, 29 April 2019

Sebanyak 80 Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) telah melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) narasumber diklat calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah. Dari 80 LPD tersebut, 13 diantaranya merupakan LPTK PTM. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mulai tanggal 22 s.d 29 April 2019 yang bertempat di Hotel Milenium Jakarta berjalan lancar.

Didalam bimtek tersebut, para peserta diberi bekal secara khusus sebelum para instruktur memberi diklat bagi calon kepala sekolah atau kepala sekolah. Acara ini merupakan bentuk kerja sama antara dirjen GTK dan LPPKS sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah melalui pimpinan sekolah (Kepala Sekolah – red).

Dari semua peserta/ instruktur yang hadir, diberikan materi yang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Para peserta dibentuk kelompok kecil, dimana disetiap kelompok tersebut terbagi dalam perwakilan masing-masing LPD.

Hasil pada bimtek ini, para calon instruktur akan mendapatkan sebuah sertifikat yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan materi diklat. Didalam sertifikat tersebut nantinya akan tertera hasil rata-rata pada bimtek, seperti: kurang memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan.

Semoga dengan berakhirnya bimtek ini dapat menjadikan bekal bagi para instruktur dalam memberikan materi diklat bagi calon kepala sekolah dan kepala sekolah. Semua ini dilakukan semata-mata untuk memajukan pendidikan di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi. Semoga.

Jakarta, 26 April 2019.

Sebanyak 80 Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) menjalani bimbingan teknis bagi admin dan operator Sistem Informasi Manajemen Diklat (SIMDIKLAT) di Hotel Park Regis Arion Jakarta pada Selasa – Jum’at (23-26 April 2019). Dari 80 LPD tersebut, 13 diantaranya merupakan perguruan tinggi muhammadiyah (PTM).

Acara tersebut bertujuan untuk membimbing dan melatih bagi pengelola (admin dan operator – red) dalam mengoperasikan sistem SIMDIKLAT dalam menjalani kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah atau Penguatan Kepala Sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menunjuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai motor dalam menjalani kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Penguatan Kepala Sekolah.

Secara umum dalam diklat yang sudah terkonsep terbagi menjadi 4 yaitu Diklat Calon Pengawas Sekolah, Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat Penguatan Kepala Sekolah, dan Diklat Penguatan Pengawas Sekolah.

Dalam melaksanakan diklat, sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 ayat 3, LPPKS dalam melaksanakan diklat dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Wiyono (Kepala Seksi Sistem Informasi LPPKS) menuturkan, “Semua kepala sekolah wajib memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) . Artinya bagi kepala sekolah yang menjalani diklat wajib lulus agar mendapatkan STTPP sebagai izin dalam menjabat kepala sekolah. Nilai yang diperoleh peserta diklat harus lebih dari 70 (Minimal 71), apabila kurang dari atau sama dengan 70 maka peserta tidak dinyatakan lulus”.

Senada yang disampaikan oleh Wiyono, Aleks (Subdit Tendik Kemendikbud) menyampaikan bahwa, “Saat ini difokuskan terlebih dahulu untuk diklat penguatan Kepala Sekolah. Jumlah Kepala Sekolah saat ini yang belum memiliki STTPP/ NUKS sebesar 239.536. Untuk itu sesuai dengan arahan menteri, saat ini lebih dititik beratkan untuk diklat penguatan Kepala Sekolah”.

“Dalam hal ini kami ditargetkan untuk dapat memberikan diklat Penguatan Kepala Sekolah selama 1 tahun. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, kami membutuhkan bantuan dan peran LPD dalam memberikan diklat”, tambah Aleks.

Selanjutnya, untuk bimbingan teknis operator SIMDIKLAT terbagi menjadi 4 kelas. Dimana disetiap kelas berisi 20 LPD atau 40 peserta (2 peserta setiap LPD) dan disetiap kelas dimentori 3 narasumber yang sekaligus tim pengembang SIMDIKLAT.

Bimtek tersebut mejelaskan tentang pengoperasion sistem SIMDIKLAT mulai dari meng-entry peserta sampai dengan menerbitkan sertifikat.

Menurut Adriyanto Prasetyo (Ketua Tim Pengembang SIMDIKLAT), “Secara umum sistem SIMDIKLAT masih terdapat kekurangan dan perlu pembenahan, maka dari itu dalam bimtek kali ini kami ingin melihat dan mengetahui apa saja yang kurang dan diperlukan pembenahan. Karena suatu sistem dapat berjalan sempurna apabila sudah diujikan kepada pengguna”.

Lampiran Materi:

1. Pelibatan LPD dalam Diklat Penguatan Kepala Sekolah
2. Petunjuk Pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah
3. Tata Kelola Diklat Penguatan Kepala Sekolah
4. Gambaran Sistem SIMDIKLAT

Sebanyak 30 dosen dari sejumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Trainer of Trainers (ToT) narasumber atau instrukstur penguatan kepala sekolah di lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari penuh, sejak Senin 11 Maret 2019 pukul 08:00 WIB dan berakhir Minggu 17 Maret 2019 pukul 12:00 WIB.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut MoU yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan LPTK PTM yang memenuhi syarat dengan Ketua LPPKS pada 21 Desember 2018. Dalam sambutannya, Prof. Nunuk Suryani Ketua LPPKS menegaskan mengenai pentingnya kompetensi dan pengalaman sebagai narasumber dalam memberikan Diklat penguatan kepada kepala sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

 Sementara itu, Prof. Harun Joko Prayitno selaku Ketua ALPTK PTM berpesan agar peserta Bimtek ToT narasumber untuk penguatan kepala sekolah ini mengikuti dengan penuh kesungguhan dan kedisiplinan. Hal demikian penting sebab nantinya akan memberikan penguatan kepada kepala sekolah di berbagai daerah di Indonesia supaya menjadi kepala sekolah yang berjiwa progresif, interpreneursip, dan kreatif.

Rapat kerja yang dilakukan oleh 14 Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPTK PTM) di Gedung Siti Walidah Ruang Badan Pembina Harian (BPH) Lantai 6 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Jumat (21/12/2018).

Pokok bahasan dalam rapat kerja tersebut berkaitan dengan pengelolaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra jabatan bersubsidi dan reguler mandiri yang mencakup Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) PPG dimasing-masing PTM, standar mutu pembelajaran, standar pembiayaan ppg, dan standar recharging akademik. Selain itu dalam raker ini juga membahas mengenai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) seluruh ALPTK PTM se Indonesia yang akan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menurut Dr. Poncojari Wahyono (Dekan FKIP UMM) menuturkan, “Untuk PPG di UMM menitik beratkan pada capaian pembelajaran. Dimana dalam capaian pembelajaran tersebut mencakup kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Selain itu untuk menghadapi Uji Pengetahuan (UP) setiap dosen diharuskan menerapkan dan memperbanyak drill soal setiap harinya supaya para peserta nantinya tidak kaget dalam menghadapi soal-soal UP yang disusun oleh panitia pusat PPG”.

Hal senada juga ditambahkan oleh Dr. Trikinasih Handayani (Dekan FKIP UAD) bahwa, “Metode drill soal ini telah diterapkan di UAD. Terbukti, pada saat UP banyak peserta PPG dari UAD dengan mudah menjawab setiap soal yang diujikan. Allhasil alhamdullah banyak peserta PPG dari UAD yang lulus UP”.

Selain itu, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno (Ketua ALPTK PTM dan Dekan FKIP UMS) berpendapat, “Kita semua (seluruh anggota LPTK PTM) dalam menghadapi PPG ini perlu dicermati dengan serius. Karena pada penyelenggaraan PPG ini bukan menyangkut nama perorangan tetapi pertaruhan nama lembaga, oleh karena itu dimohon untuk seluruh LPTK PTM untuk saling bekerja sama dalam penyelenggaraan PPG ini, terkhusus dalam menghadapi UP”.

Dalam raker tersebut, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno juga mewajibkan setiap peserta mengumpulkan soal-soal yang telah disusun dimasing-masing LPTK untuk dikumpulkan dan menjadi bank soal, Dengan bank soal tersebut, nantinya seluruh ALPTK PTM dapat saling mencermati tiap-tiap soal yang telah disusun oleh LPTK PTM lain. Diharapkan dengan adanya bank soal tersebut, dapat membuka wawasan bagi peserta PPG dalam menghadapi UP.

Selanjutnya, setelah bahasan raker tersebut usai juga membahas tentang Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Untuk rakernas pada tahun 2018 ini yang menjadi tuan rumah adalah dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tetapi sesuai hasil kesepakatan pada rakernas 2018, untuk rakernas tahun 2019 akan diadakan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, didalam rakernas juga diselipkan Seminar Internasional (Profunedu) yang mengundang narasumber utama dari salah satu atau beberapa negara seperti India, Vietnam, Jepang, atau Finlandia. Untuk penyelnggaraan, direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 7-9 Agustus 2019. Target yang dicapai dalam Seminar Internasional  tersebut adalah 100 paper yang disusun dengan bahasa inggris.

Sebanyak empat belas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (LPTK PTM) telah resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) pada Jumat (21/12/2018) di Kantor LPPKS Mojosongo, Surakarta.

Empat belas LPTK PTM tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Universitas Muhammadiyah Jember (Unmuh Jember), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Muhammadiyah Pare-Pare (Umpar), Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar), Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (Unimuda Sorong), dan Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) telah resmi menjadi Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD).

Dalam penyampaiannya, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd (Kepala LP2KS Solo) mengatakan,  “Sesuai data pokok yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ada sekitar 240.000 kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat. Saya berharap kepada LPD dari 14 LPTK PTM yang sudah mendapat mandat sebagai penyelenggara diklat untuk dapat bekerja keras dalam menyeleksi calon kepala sekolah diwilayah masing-masing”.

“Selanjutnya setelah mendapatkan MoU, ke 14 LPTK PTM tersebut akan mengirimkan dosen yang diproyeksikan sebagai tenaga pengajar diklat. Dimana syarat untuk bisa menjadi pengajar diklat yaitu harus mempunyai latar belakang pendidikan dan harus mengikuti Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan oleh LP2KS”, tambahnya.

ToT yang diselenggarakan oleh LP2KS ditarget selesai pada bulan Januari 2019 dan berharap semua wilayah LP2KS dalam waktu penyelenggaraannya bisa sama dan serentak. Di dalam ToT tersebut nanti terdapat penyamaan persepsi dari LP2KS dengan tenaga pengajar diklat.

Dalam penyeleksian kepala sekolah nanti, semua berbasis pada sistem. Didalam ToT tersebut peserta calon tenaga diklat juga akan diberikan akun yang digunakan dalam penyeleksian calon kepala sekolah.

Selain itu, Prof. Lincolin Arsyat, Ph.D (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah) menyampaikan, “ Faktor kemajuan dan kemunduran sekolah yaitu dari kepala sekolah, karena kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam mengendalikan dan mengembangkan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern, kepala sekolah merupalan jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan”

“Didalam sekolah, selain menyelenggarakan pendidikan belajar mengajar juga sebagai pembentuk kepribadian siswa. Oleh karena itu dibutuhkan kepala sekolah yang mempu membuat dan mengambil kebijakan disekolahnya agar dapat melahirkan siswa yang menjadi pemimpin dan berkarakter”, tambahnya.

Semoga ke 14 LPTK PTM yang secara resmi menjadi lembaga penyelenggara diklat dapat menyelenggarakan dengan sebaik baiknya supaya dapat melahirkan kepala sekolah yang setiap kebijakannya dapat memajukan sekolah.

Surabaya – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPTK-PTM) ke-9 dan Seminar Internasional Progressive and Fun Education (Profunedu) ke-3 merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada tanggal 7-9 Agustus 2018.

Dalam kegiatan Rakernas diadakan pada tanggal 7 Agustus 2018 yang bertempat di Ruang Seminar Gedung At-Tauhid Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kegiatan tersebut turut mengundang Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti yaitu Dr. Ir. Paristiyanti Nurwandani dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi yaitu Dr. Ir. Ridwan Anzib, M.Sc. Acara ini mengusung tema “LPTK PTM Berkhidmat, Berkarya dan Berkinerja untuk Guru Professional Sejati”.Sebelum acara Rakernas dimulai Prof. Dr. Harun Joko Prayitno selaku ketua ALPTK PTM dalam sambutannya mengajak kepada semua Asosiasi LPTK PTM untuk dapat meningkatkan kompetensinya supaya dapat menciptakan kualifikasi dan kompetensi guru professional yang dapat menjadi inisiator perubahan. Maksud inisiator perubahan tersebut adalah seorang guru yang professional bekerja tidak hanya sebatas mendidik saja tetapi juga sebagai penggerak untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi. (more…)