DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH MUHAMMADIYAH

Jakarta, 27 November 2019.

Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kemdikbud RI atas ajuan peserta yang kami kirimkan dari pendaftaran yang dilakukan sampai tanggal 8 November 2019.

Dibawa ini terlampir daftar nama-nama calon peserta Kepala Sekolah yang terseleksi dan memenuhi syarat untuk mengikuti diklat penguatan Kepala Sekolah.

Selanjutnya, untuk daftar nama-nama terlampir mohon untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada pada lampiran.

Lampiran:

KOMUNIKASI: INTI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DI ERA KOMPUTASI GLOBAL

Dalam rangka mewujudkan Permendikbud No.6 tahun 2018 tentang penugasan guru, pada pasal 21 e menyebutkan bahwa kepala sekolah yang sedang menjabat dimaksud dalan huruf a yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 9 wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah.

LPPKS bekerjasama dengan FKIP UMSurabaya menyelenggarakan diklat penguatan kepala sekolah yang dilaksanakan berdasarkan SK Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI Tahap 4 No 5497/B/B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Endah Hendarwati, S.E., M.Pd., Ketua Panitia Pelatihan dan Penguatan Kepala Sekolah, menjelaskan  bahwa LPD Univeritas Muhammadiyah sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Diklat Penguatan Kepala Sekolah untuk TK, SD dan SMP tahun 2019.  Pada tahap 3 Diklat diikuti oleh peserta sebanyak 165 Kepala Sekolah TK, SD dan SMP  Kabupaten Sampang. Kegiatan diklat tahap 3 diselenggarakan dari tanggal 14 s/d 21 Oktober 2019  bertempat di Hotel Gunawangsa MERR Surabaya.

Kegiatan acara penutupan Diklat penguatan kepala sekolah tahap 3 dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Dr.Dr. Sukadiono, M.M., Wakil rektor II UMsurabaya Dr. Ridlwan, M.Pd, ketua LPD  Endah Hendarwati, S.E., M.Pd dan Plt Kepala Dinas Sampang Drs. Nor Alam, M.Si.

Suasana penutupan Diklat KS tahap III di LPD UM Surabaya oleh Rektor Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Dalam acara penutupan rektor menyampaikan sebagai uswah atau pemimpin harus memiliki 3 kemampuan yaitu moral, intelektual, dan manajerial.  Di bidang moral, para kepala sekolah harus bisa memberi contoh yang baik. Misalnya, disiplin waktu, tanggung jawab, dan  jujur. “Bagaimana mendisiplinkan orang lain kalau kita sendiri tidak disiplin,” pesan rektor kepada peserta diklat.

Di bidang intelektual, kepala sekolah harus terus menambah wawasan, ilmu, dan nilai lebih.

Kemudian, di bidang manajerial, kepala sekolah harus dapat memberdayakan guru. Memberikan delegasi kepada mereka. “Jangan sampai keliru delegasi,” ujarnya.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan oleh kepala sekolah adalah komunikasi. “Inti organisasi itu manajemen. Inti manajemen itu kepemimpinan. Dan, inti kepemimpinan itu komunikasi. Kalau komunikasi tidak jalan, manajerial pasti terganggu,” ujarnya.

Rektor UM Surabaya Dr. dr. Sukadiono, M.M. menyerahkan sertifikat dan penghargaan kepada peserta pada penutupan Diklat KS di Hotel Gunawangsa MERR Surabaya.

Sedangkan Plt Kadinas Sampang Nor Alam menyampaikan rasa terima kasih atas kegiatan diklat PKS yang diselenggarakan UMSurabaya. Ke depan akan dilanjutkan dengan kerja sama dalam kegiatan lain. Nor Alam menyatakan, kepala sekolah sekarang ini tidak lagi bertugas mengajar. Saat ini tugas kepala sekolah adalah manajerial, supervisor, dan wirausaha. Oleh karena itu, kompetensi kepala sekolah harus setingkat lebih tinggi daripada para guru. “Kalau setara, nanti diremehkan,” ujarnya.

Rektor Dr. dr. Sukadiono, M.M, Wakil Rektor II Dr. M. Ridlwan, M.Pd., dan Ketua LPD UM Surabaya Endah Hendarwati, S.E., M.Pd. bersama para peserta terinspiratif

Dalam acara penutupan diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan   penghargaan kepada beberapa kepala sekolah yang menginspirasi. Acara ini digagas berangkat dari pengalaman dari instruktur di kelas, dengan adanya salah satu kepala sekolah di kelas yang memberikan insipirasi akan membawa dampak positif pada motivasi peserta lain.

LPD DAN PENDIDIKAN KITA

Jakarta, 28 Oktober 2019

Lembaga Penyelenggara Diklat Kepala Sekolah FKIP UHAMKA pagi tadi secara resmi menyerahkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan. Ini juga menandai ditutupnya secara resmi seluruh rangkaian Diklat Penguatan Kepala Sekolah sejak Tahap I sampai dengan Tahap V.

Diklat Penguatan Kepala Sekolah dimaksudkan sebagai upaya negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat GTK, LPPKS dan PPPPTK serta Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan di tingkat persekolahan di Indonesia.

FKIP sebagai LPD yang diberi amanat dan mandat untuk menjalankan tugas negara mendapatkan zonasi untuk kepala sekolah di daerah kotamadya Jakarta Timur dan Jakarta Barat, tentu saja atas kepercayaan pemerintah, berupaya menjalankannya dengan sebaik baiknya. Kami percaya bahwa generasi yang baik bagi Indonesia masa depan hanya bisa terjamin jika pendidikannya dilaksanakan dengan baik, pendidikan yang baik hanya bisa dilaksanakan jika guru gurunya baik dan berkualitas, guru guru yang baik dan berkualitas itu hanya bisa diadakan antara lain apabila terdapat kepemimpinan kepala sekolah yang baik, yang dapat menjalankan tugas tugas kepemimpinan, supervisi, manajerial serta pembinanaa dan pengembangan sekolah.

Tugas ini diyakini, apabila dijalankan dengan kesungguhan dan tanggungjawab serta pemahaman dan pengetahuan, akan memberi penguatan bagi pelaksanaan pendidikan di tingkat persekolahan. Kita menyadari ini adalah tugas berat sekaligus mulia, menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih baik.

Pendidikan kita harus dikelola dengan kesungguhan dan keseriusan, manakala kita sebagai bangsa ingin memiliki masa depan yang baik. Pendidikan kita memerlukan bukan hanya visi dan misi yang kuat, tetapi juga perlu memiliki kerja kerja yang semakin dalam dan meluas bagi dampak kemajuan generasi bangsa.

Ini menjadi serius dan mendesak, di tengah problema keindonesiaan kita yang sarat dengan berbagai situasi kritikal bagi bangsa ini, maka pendidikan akan memberi arah bagi jalan ke luar dari situasi kritikal yabg dihadapi Indonesia. Memang tidak instan, kerja kerja serius pendidikan pada hari hari ini, akan dirasakan manfaatnya bagi segenap bangsa dan negara serta rakyat Indonesia pada 15 atau 20 tahun yang akan datang.

Kita tengah menikmati apa yanh disebut dengan bonus demokrasi pada tahun tahun belakangan sampai 2040 yang akan datang. Puncaknya adalah bagaimana pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menikmati generasi produktif dari manusia Indonesia yang melimpah, yang dibekali pendidikan yang baik dalam jumlah yang masif atau minimal memadai. Inilah generasi yang akan menjadi lokomotif yang menggerakkan pembangunan nasional kita untuk menjadi negara besar di antara pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin hari semakin ketat dan kompleks.

Sejarah mencatat, tidak ada satupun negara dan bangsa yang mendapatkan kemajuan dalam perjalanannya, tanpa melakukan investasi dan kerja serius dalam pendidikannya. Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Cina, serta Korea Selatan, adalah contoh terbaik dari bangsa yang sukses dan maju karena kerja kerja pendidikan dan bonus demografi di masa lalu. Maka tidak berlebihan, Indonesia perlu menegaskan kembali visi dan kesadaran semacam itu melalui komitmen yang serius terhadap pendidikan anak bangsa.

Inilah masa depan Indonesia yang original, tanpa perlu harus melalui proses yang mengharu biru sebagaimana politik dan ekonomi kita bergulir. Tentu saja pendidikan membutuhkan variabel politik dan ekonomi. Karena dua pendekatan itu tidak terpisahkan dalam regulasi pendidikan kita. Tetapi saya percaya, pendidikan yang baik bisa berjalan dengan sedikit keputusan politik atau jika ada keputusan politik yang visoner dalam mendukung kerja kerja pendidikan. Maka sesungguhnya kerja kerja pendidikan adalah kerja sunyi yang melangkah dengan kepastian dan komitmen yang tinggi dari suatu bangsa dan pemerintah serta masyarakatnya.

Atas dasar kerangka berpikir semacam itu maka kerja kerja pendidikan kita yang serius dan sungguh melalui diklat Penguatan Kepala sekolah diletakkan dalam tanggungjawab yang besar dan ditujukan bagi kepetingan generasi dan masa depan bangsa.

INTEGITAS, KEMAMPUAN MANAJERIAL, KEPEMIMPINAN PUBLIK, & LITERASI IT: 4 SYARAT KEPALA SEKOLAH DI ERA DISRUPSI PENDIDIKAN

Surakarta, 25 September 2019

Kepala Sekolah (KS) harus dinamis sejalan dengan dinamia dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat pendidikan. Perubahan ini berdampak pada tata kelola dan manajemen sekolah supaya bisa seirama dengan perubahan dan perkembangan masyarakat pendidikan.

Perubahan-perubahan itu menjadi penting terutama kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi di era industri 4.0. Sebuah era yang perubahan serta dinamika pendidikannya serba sangat cepat dan bahkan mengalami ketakterdugaan (disrupsi pendidikan).

Penegasan hal tersebut disampaikan oleh Dekan FKIP UMS selaku PJK LPD FKIP UMS, Prof. Harun Joko Prayitno, kepada peserta Diklat Penguatan KS pada saat penutupan peserta Diklat Penguatan KS tahap 2 di Pos In Hotel dan di Grand HAP Hotel tanggal 25 September 2019.

Kepala Sekolah di era komputasi dan komunikasi global saat ini setidaknya diperlukan 5 pilar kepiawaian. Yaitu pilar kemampuan manajerial, pilar integritas, pilar kepercayaan kepemimpinan publik, pilar literasi teknologi informasi, dan pilar futuris yang humanis. Demikian penegasan Prof. Harun Joko Prayitno dalam kesempatan penutupan Diklat tersebut.

Perserta yang mengikuti Diklat tahap 2 ini berasal dari Dinas Kab Sukoharjo 148 dan dari Dinas Kab Boyolali 172. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini KS benar-benar menjadi KS yang berkatekter hebat, kuat, bermartabat, dan bermanfaat. Semoga.

SEBANYAK 200 KEPALA SEKOLAH TK, SD, SMP KAB. PURBALINGGA IKUTI DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH FKIP UMP

Purwokerto, 12 September 2019

Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bekerjasama dengan Lembaga dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) menggelar diklat penguatan kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP angkatan 1 untuk Kabupaten Purbalingga, baru-baru ini, di Baturaden.

Dekan FKIP Pudiyono selaku ketua panitia mengatakan, angkatan pertama ini diikuti sebanyak 200 kepala sekolah. LDP FKIP mendapat kuota menyelenggarakan Diklat sebanyak 1787 peserta dari empat kabupaten. Yakni Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang dan Pekalongan.

“Peserta dari Purbalingga terdiri atas 411 orang dilaksanakan dengan dua tahap, sementara untuk keseluruhan kuota akan dilaksanakan dengan 9 angkatan,” katanya.

Menurutnya, sesuai ketentuan perundangan terkait bahwa kepala sekolah harus bersertifikat profesi, karena dengan sertifikat profesi dalam keseharian itu bisa melakasankan tugas dengan baik. Diantaranya menandatangani ijazah siswa, menandatangani dana operasional maka dengan itu kepala sekolah akan merasa nyaman mempunyai legalitas yang kuat.

“Sebenarnya kepala sekolah mempunyai 4 tugas yaitu management sekolah, mensupervisi sekolah terkait guru dan murid termasuk membangun hubungan dengan wali murid yang baik, mengembangkan kewirausahan sekolah dan tugas pokok ialah mengembangkan sekolah sesuai dengan 8 standar Pendidikan nasional dan saya berharap peserta bisa focus dan bisa lulus 100%,” jelasdia.

Wakil Rektor III Akhmad Darmawan, SE., M.Si mengatakan, diklat kepala sekolah ini adalah amanat dari permen no 6 2018. Diharapkan mereka yang sudah kuat akan menjadi kuat lagi, karena mengelola sekolah membutuhkan energi yang lebih.

Menurutnya, kepala sekolah itu guru yang diberi tugas lebih untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah baik terkait dengan input yaitu siswa, kurikulum sampai dengan keamanan dan kenyamanan siswa dalam bersekolah dan menjadikan siswa yang biasa biasa saja menjadi lebih baik, jadi kepala sekolah merupakan central baik tidaknya sebuah sekolah.

“Bagi univesitas khususnya FKIPUMP,ini menjadi amanah yang baik dan harus bertanggung jawab agar penyelenggaraanya optimal dan peserta dapat meningkatkan kompetensinya sehingga bisa lulus semua,”jelasnya.

Link to: https://www.ump.ac.id/Fakultaria-1719-FKIP.UMP.Beri.Penguatan.200.Kepala.Sekolah.TK-SMP.Purbalingga.html

16 LPTK PTM: SELENGGARAKAN LPD DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKEOLAH NASIONAL SERENTAK

Yogyakarta, 3 September 2019

LPTK PTM melalui ALPTK PTM Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan PerguruannTinggi Muhammadiyah menyelenggarakan LPD Lembaga bagi kepala sekolah nasional secara serempak.

Penyelenggaraan Diklat di LPD LPTK PTM ini dilalsanakan berdasarkan SK Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI Tahap 4 No 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019.
Sebanyak 16 LPTK PTM yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Diklat tersebut. Yaitu:

  1. UMS Surakarta
  2. UMM Malang
  3. UAD Yogyakarta
  4. UMP Purwokerto
  5. Uhamka Jakarta
  6. UMJ Jakarta
  7. Unmuh Makassar
  8. UMSU Medan.
  9. Unimuda Sorong
  10. Unmuh Surabaya
  11. Unmuh Mataram
  12. Unmuh Gresik
  13. Unmuh Jember
  14. UMY Yogyakarta
  15. Unmuh Pare-Pare
  16. Unmuh Metro Lampung

Kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah LPTK PTM pertama tama dimulai dengan LPTK UMS yang dimulai tahap 1 atau angkatan I dilaksanakan tanggal 1-8 September 2019 bertempat di Hotel HAP Slamet Riyadi dan Hotel Pose In.

Sementara itu 10 LPD LPTK PTM lainnya akan melaksanakan kegiatan pada bulan September seperti LPD: UMJ, UMP, Uhamka, Unismuh, UAD, UMG, UM Surabaya, UM Mataram, UMSU, UM Y, UMM, dan Unmuh Jember. Selanjutnya untuk 3 LPD LPTK PTM akan memulai kegiatan pada bulan Oktober seperti LPD: Unimuda Sorong, Unmuh Metro Lampung, dan Unmuh Pare-Pare.

Kepala LPPKS Kemendikbud RI Prof. Nunuk Suryani pada saat pembukaan LPD UMS menyampaikan pentingnya bahwa semua kepala sekolah harus tersertifikasi sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, Prof. Harun Joko Prayitno sebagai penangung jawab kegiatan LPD ini menggarisbawahi bahwa kepala sekolah diwajibkan memikiki kemampuan dan keterampilan manajerial pada era disrupsi pendidikan seperti sekarang ini. Oleh karenanya diperlukan diklat penguatan berupa manajerial recharging seperti sekarang ini. Sebab kepala sekolah merupakan sosok dan lokomotif sentral untuk bisa memajukan dan membranding sekolah yang dipimpinnya. Semoga.

MENDIKBUD RI & WALI KOTA MAKASSAR PADA RAKERNAS LPTK PTM X & PROFUNEDU IV

Makassar, 8 Agustus 2019

Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPTK PTM) melaksanakan hajatan berkala Rakernas dan ProfunEdu. Rakernas X dan ProfunEdu IV kali ini dilaksanakan di kota Angin Mamiri Makassar Hotel Aryaduta pada tanggal 6-8 Agustus 2019. Forum ini dihadiri sebanyak 167 peserta yang mewakili dari 93 LPTK PTM dari seluruh Indonesia.

“Pendidikan sebagai dakwah utama dan pilar penting pada awal didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah, di samping dakwah kesehatan dan dakwah sosial. Oleh sebab itu, secara historis dan dari aspek ideologi semua PTM hingga menjadi tumbuh besar seperti sekarang ini umumnya diinisiasi dan didasari oleh AUM di bidang pendidikan, yaitu IKIP/FKIP/LPTK PTM. LPTK PTM hakikatnya sebagai penjaya PTM, pernah jaya pada zamannya, dan akan tetap menjadi penjaya sepanjang hayat selama masih ada anak dan pendidikan untuk anak”, papar Prof. Harun Joko Prayitno selaku ketua ALPTK PTM.

Hal demikian sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Wali Kota Makassar pada pembukaan forum ini, “bahwa pendidikan dan guru keduanya berkontribusi penting dalam pembangunan bangsa Indonesia”.

Mendikbud RI Prof. Muhajir Efendy yang hadir dalam forum ini menegaskan pentingnya pengelolaan dan proyeksi LPTK. LPTK PTM harus dikelola secara profesional dan berkesungguhan untuk membesarkan AUM dikdas yang jumlahnya mencapai hampir 7.500 sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut sejak awal didirikannya hingga saat ini era disrupsi pendidikan tetap eksis dan menjadi sangat maju lagi terutama dengan munculnya sekolah-sekolah program unggulan dengan kreativitas dan pencirinya masing-masing. Bahkan sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut sudah tutup PMB-nya sebelum PMB dibuka. Bahkan lagi, untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah Muhammadiyah itu perlu inden 4 tahun sebelumnya. Ini luar biasa. Ini adalah kolaborasi yang sangat strategis antara LPTK PTM dengan Dikdas. Dan ini harus dikembangkan dan dimajukan lagi. Demikian penegasan Mendikbud RI dalam sambutannya.

Pertemuan ini menjadi semakin penting karena setiap Rakernas selalu diintegrasikan dengan konferensi ProfunEdu (The Progressive and Fun Educational Conference) yang prosidingnya akan terindeks WoS dan atau Scopus. Inilah bukti dan profesionalitas LPTK PTM.

Hal penting lain yang disepakati untuk tetap menjayakakan LPTK PTM adalah revitalisasi luaran tugas akhir bagi ALPTK PTM berupa penyusunan tugas akhir proyek manajemen USB (Unit Sekolah Baru) yang unggul dan berpenciri. Termasuk akan diterapkannya triple competence (akademik, manajemen tata kelola sekolah, & kepiawaian berkehidupan bermasyarakat) melalui program aksi PERMATA LPTK PTM, student mobility, hybrid learning, internship, literasi multikultural, dll, baik level nasional dan terutama internasional.

LPTK PTM pada hakikatnya sebagai penjaya PTM, pernah jaya pada zamannya dan akan tetap jaya selama masih ada anak dan pendidikan untuk anak-anak. Sampai berjumpa kembali pada Rakornas XI dan ProfunEdu V Tahun 2020. Semoga. Aamiin YRA. Salam @alptkptm.org

Undangan Rakornas X ALPTK-PTM & The 4th Profunedu International Conference 2019

Asosiasi LPTK PTM akan menyelenggarakan Rakernas ke-10 ALPTK-PTM dan The 4th Progressive and Fun Education International Conference di Makassar pada 6-8 Agustus 2019. Adapun surat undangan, TOR, dan Leaflet konferensi dapat diunduh melalui link di bawah ini:

Surat Undangan  |  Panduan Rakernas ALPTK-PTM ke 10 | Term of Reference Profunedu 4th Daftar Peserta Rakernas

Leaflet Profunedu 4th  |  Website  | Submit Article

RAKORTEK LPD LPTK PTM UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN LPD

Yogyakarta, 18 Mei 2019.

Sebanyak 13 LPTK PTM yang mendapat mandat sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Penguatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah sesuai dengan SK Dirjen 0801/B.1.3/HK/2019 melakukan rapat koordinasi teknis dalam persiapan pelaksanaan sertifikasi bagi Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah di Grand Quality Hotel pada Sabtu, (18/05/2019).

Penunjukan LPTK PTM sebagai LPD ini sangat beralasan karena sebelumnya LPTK PTM telah mendapatkan kepercayaan dari World Bank, Program Sida dari Swedia, SM3T, pengalaman dalam mengelola PPG, dan berdasarkan profil Asosiasi LPTM PTM. Kepercayaan tersebut menjadi dasar ALPTK PTM dalam mengusulkan LPTK PTM sebagai penyelenggara LPD. Sebagai komitmen LPTK PTM dalam menjalani sertifikasi sebagai LPD, LPTM PTM sudah melakukan perjanjian kerja sama atau MoU dengan LPPKS yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018.

Untuk menghadapi penyelenggaraan LPD ini, instruktur yang dimiliki oleh LPTK PTM sebanyak 66 orang. Dari 66 instruktur tersebut merupakan instruktur yang sudah mengikuti ToT Penyegaran dan Bimtek yang dilakukan oleh Diktendik Kemendikbud. Dan dalam waktu dekat, LPTK PTM juga akan mendapatkan tambahan instruktur baru yang akan mengikuti pelatihan di berbagai wilayah sesuai dengan wilayah masing-masing LPTK.

Kegiatan rakortek antar LPTK PTM merupakan tindak lanjut dari kegiatan rakortek yang sudah dilakukan di LPPKS Kemendikbud pada 9-11 Mei 2019. Pada rakortek ini dihadiri narasumber yang didatangkan langsung dari LPPKS untuk memberikan pendampingan yang mencakup tata kelola kegiatan, teknis pelaporan kegiatan, teknis pertanggung jawaban kegiatan, dan teknis penugasan instruktur.

Dalam kesempatan ini, Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D (Ketua Majelis Diktilitbang)  dan Prof. Harun Joko Prayitno (Ketua ALPTM PTM) menggarisbawahi tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan LPD, untuk meningkatkan mutu pelaporan, dan untuk meningkatkan mutu pertanggungjawaban kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Medira Ferayani (Mewakili LPPKS Kemdikbud) mengapresiasi kegiatan ini karena LPD LPTK PTM sudah sangat antisipatif dalam menyiapkan pelaksanaan LPD. Selanjutnya, LPTK PTM akan melakukan rakortek kembali dengan wali wilayah masing-masing. Dalam rakortek nanti akan ada penjelasan tentang teknis pelaksanaan, prosedur pencairan dana, prosedur perjanjian kerja sama dengan dinas pendidikan, dll.

Semoga dengan adanya rakortek antar LPTK PTM ini dapat menigkatkan mutu dalam menyelenggarakan LPD guna meningkatkan kompetensi kepala sekolah di Indonesia.

Asosiasi LPTK PTM © 2016 Back to Top