Jakarta, 28 Oktober 2019

Lembaga Penyelenggara Diklat Kepala Sekolah FKIP UHAMKA pagi tadi secara resmi menyerahkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan. Ini juga menandai ditutupnya secara resmi seluruh rangkaian Diklat Penguatan Kepala Sekolah sejak Tahap I sampai dengan Tahap V.

Diklat Penguatan Kepala Sekolah dimaksudkan sebagai upaya negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat GTK, LPPKS dan PPPPTK serta Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan di tingkat persekolahan di Indonesia.

FKIP sebagai LPD yang diberi amanat dan mandat untuk menjalankan tugas negara mendapatkan zonasi untuk kepala sekolah di daerah kotamadya Jakarta Timur dan Jakarta Barat, tentu saja atas kepercayaan pemerintah, berupaya menjalankannya dengan sebaik baiknya. Kami percaya bahwa generasi yang baik bagi Indonesia masa depan hanya bisa terjamin jika pendidikannya dilaksanakan dengan baik, pendidikan yang baik hanya bisa dilaksanakan jika guru gurunya baik dan berkualitas, guru guru yang baik dan berkualitas itu hanya bisa diadakan antara lain apabila terdapat kepemimpinan kepala sekolah yang baik, yang dapat menjalankan tugas tugas kepemimpinan, supervisi, manajerial serta pembinanaa dan pengembangan sekolah.

Tugas ini diyakini, apabila dijalankan dengan kesungguhan dan tanggungjawab serta pemahaman dan pengetahuan, akan memberi penguatan bagi pelaksanaan pendidikan di tingkat persekolahan. Kita menyadari ini adalah tugas berat sekaligus mulia, menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih baik.

Pendidikan kita harus dikelola dengan kesungguhan dan keseriusan, manakala kita sebagai bangsa ingin memiliki masa depan yang baik. Pendidikan kita memerlukan bukan hanya visi dan misi yang kuat, tetapi juga perlu memiliki kerja kerja yang semakin dalam dan meluas bagi dampak kemajuan generasi bangsa.

Ini menjadi serius dan mendesak, di tengah problema keindonesiaan kita yang sarat dengan berbagai situasi kritikal bagi bangsa ini, maka pendidikan akan memberi arah bagi jalan ke luar dari situasi kritikal yabg dihadapi Indonesia. Memang tidak instan, kerja kerja serius pendidikan pada hari hari ini, akan dirasakan manfaatnya bagi segenap bangsa dan negara serta rakyat Indonesia pada 15 atau 20 tahun yang akan datang.

Kita tengah menikmati apa yanh disebut dengan bonus demokrasi pada tahun tahun belakangan sampai 2040 yang akan datang. Puncaknya adalah bagaimana pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menikmati generasi produktif dari manusia Indonesia yang melimpah, yang dibekali pendidikan yang baik dalam jumlah yang masif atau minimal memadai. Inilah generasi yang akan menjadi lokomotif yang menggerakkan pembangunan nasional kita untuk menjadi negara besar di antara pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin hari semakin ketat dan kompleks.

Sejarah mencatat, tidak ada satupun negara dan bangsa yang mendapatkan kemajuan dalam perjalanannya, tanpa melakukan investasi dan kerja serius dalam pendidikannya. Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Cina, serta Korea Selatan, adalah contoh terbaik dari bangsa yang sukses dan maju karena kerja kerja pendidikan dan bonus demografi di masa lalu. Maka tidak berlebihan, Indonesia perlu menegaskan kembali visi dan kesadaran semacam itu melalui komitmen yang serius terhadap pendidikan anak bangsa.

Inilah masa depan Indonesia yang original, tanpa perlu harus melalui proses yang mengharu biru sebagaimana politik dan ekonomi kita bergulir. Tentu saja pendidikan membutuhkan variabel politik dan ekonomi. Karena dua pendekatan itu tidak terpisahkan dalam regulasi pendidikan kita. Tetapi saya percaya, pendidikan yang baik bisa berjalan dengan sedikit keputusan politik atau jika ada keputusan politik yang visoner dalam mendukung kerja kerja pendidikan. Maka sesungguhnya kerja kerja pendidikan adalah kerja sunyi yang melangkah dengan kepastian dan komitmen yang tinggi dari suatu bangsa dan pemerintah serta masyarakatnya.

Atas dasar kerangka berpikir semacam itu maka kerja kerja pendidikan kita yang serius dan sungguh melalui diklat Penguatan Kepala sekolah diletakkan dalam tanggungjawab yang besar dan ditujukan bagi kepetingan generasi dan masa depan bangsa.

Surakarta, 25 September 2019

Kepala Sekolah (KS) harus dinamis sejalan dengan dinamia dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat pendidikan. Perubahan ini berdampak pada tata kelola dan manajemen sekolah supaya bisa seirama dengan perubahan dan perkembangan masyarakat pendidikan.

Perubahan-perubahan itu menjadi penting terutama kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi di era industri 4.0. Sebuah era yang perubahan serta dinamika pendidikannya serba sangat cepat dan bahkan mengalami ketakterdugaan (disrupsi pendidikan).

Penegasan hal tersebut disampaikan oleh Dekan FKIP UMS selaku PJK LPD FKIP UMS, Prof. Harun Joko Prayitno, kepada peserta Diklat Penguatan KS pada saat penutupan peserta Diklat Penguatan KS tahap 2 di Pos In Hotel dan di Grand HAP Hotel tanggal 25 September 2019.

Kepala Sekolah di era komputasi dan komunikasi global saat ini setidaknya diperlukan 5 pilar kepiawaian. Yaitu pilar kemampuan manajerial, pilar integritas, pilar kepercayaan kepemimpinan publik, pilar literasi teknologi informasi, dan pilar futuris yang humanis. Demikian penegasan Prof. Harun Joko Prayitno dalam kesempatan penutupan Diklat tersebut.

Perserta yang mengikuti Diklat tahap 2 ini berasal dari Dinas Kab Sukoharjo 148 dan dari Dinas Kab Boyolali 172. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini KS benar-benar menjadi KS yang berkatekter hebat, kuat, bermartabat, dan bermanfaat. Semoga.

Purwokerto, 12 September 2019

Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bekerjasama dengan Lembaga dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) menggelar diklat penguatan kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP angkatan 1 untuk Kabupaten Purbalingga, baru-baru ini, di Baturaden.

Dekan FKIP Pudiyono selaku ketua panitia mengatakan, angkatan pertama ini diikuti sebanyak 200 kepala sekolah. LDP FKIP mendapat kuota menyelenggarakan Diklat sebanyak 1787 peserta dari empat kabupaten. Yakni Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang dan Pekalongan.

“Peserta dari Purbalingga terdiri atas 411 orang dilaksanakan dengan dua tahap, sementara untuk keseluruhan kuota akan dilaksanakan dengan 9 angkatan,” katanya.

Menurutnya, sesuai ketentuan perundangan terkait bahwa kepala sekolah harus bersertifikat profesi, karena dengan sertifikat profesi dalam keseharian itu bisa melakasankan tugas dengan baik. Diantaranya menandatangani ijazah siswa, menandatangani dana operasional maka dengan itu kepala sekolah akan merasa nyaman mempunyai legalitas yang kuat.

“Sebenarnya kepala sekolah mempunyai 4 tugas yaitu management sekolah, mensupervisi sekolah terkait guru dan murid termasuk membangun hubungan dengan wali murid yang baik, mengembangkan kewirausahan sekolah dan tugas pokok ialah mengembangkan sekolah sesuai dengan 8 standar Pendidikan nasional dan saya berharap peserta bisa focus dan bisa lulus 100%,” jelasdia.

Wakil Rektor III Akhmad Darmawan, SE., M.Si mengatakan, diklat kepala sekolah ini adalah amanat dari permen no 6 2018. Diharapkan mereka yang sudah kuat akan menjadi kuat lagi, karena mengelola sekolah membutuhkan energi yang lebih.

Menurutnya, kepala sekolah itu guru yang diberi tugas lebih untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah baik terkait dengan input yaitu siswa, kurikulum sampai dengan keamanan dan kenyamanan siswa dalam bersekolah dan menjadikan siswa yang biasa biasa saja menjadi lebih baik, jadi kepala sekolah merupakan central baik tidaknya sebuah sekolah.

“Bagi univesitas khususnya FKIPUMP,ini menjadi amanah yang baik dan harus bertanggung jawab agar penyelenggaraanya optimal dan peserta dapat meningkatkan kompetensinya sehingga bisa lulus semua,”jelasnya.

Link to: https://www.ump.ac.id/Fakultaria-1719-FKIP.UMP.Beri.Penguatan.200.Kepala.Sekolah.TK-SMP.Purbalingga.html

Yogyakarta, 3 September 2019

LPTK PTM melalui ALPTK PTM Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan PerguruannTinggi Muhammadiyah menyelenggarakan LPD Lembaga bagi kepala sekolah nasional secara serempak.

Penyelenggaraan Diklat di LPD LPTK PTM ini dilalsanakan berdasarkan SK Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI Tahap 4 No 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019.
Sebanyak 16 LPTK PTM yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Diklat tersebut. Yaitu:

1. UMS Surakarta
2. UMM Malang
3. UAD Yogyakarta
4. UMP Purwokerto
5. Uhamka Jakarta
6. UMJ Jakarta
7. Unmuh Makassar
8. UMSU Medan.
9. Unimuda Sorong
10. Unmuh Surabaya
11. Unmuh Mataram
12. Unmuh Gresik
13. Unmuh Jember
14. UMY Yogyakarta
15. Unmuh Pare-Pare
16. Unmuh Metro Lampung

Kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah LPTK PTM pertama tama dimulai dengan LPTK UMS yang dimulai tahap 1 atau angkatan I dilaksanakan tanggal 1-8 September 2019 bertempat di Hotel HAP Slamet Riyadi dan Hotel Pose In.

Sementara itu 10 LPD LPTK PTM lainnya akan melaksanakan kegiatan pada bulan September seperti LPD: UMJ, UMP, Uhamka, Unismuh, UAD, UMG, UM Surabaya, UM Mataram, UMSU, UM Y, UMM, dan Unmuh Jember. Selanjutnya untuk 3 LPD LPTK PTM akan memulai kegiatan pada bulan Oktober seperti LPD: Unimuda Sorong, Unmuh Metro Lampung, dan Unmuh Pare-Pare.

Kepala LPPKS Kemendikbud RI Prof. Nunuk Suryani pada saat pembukaan LPD UMS menyampaikan pentingnya bahwa semua kepala sekolah harus tersertifikasi sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, Prof. Harun Joko Prayitno sebagai penangung jawab kegiatan LPD ini menggarisbawahi bahwa kepala sekolah diwajibkan memikiki kemampuan dan keterampilan manajerial pada era disrupsi pendidikan seperti sekarang ini. Oleh karenanya diperlukan diklat penguatan berupa manajerial recharging seperti sekarang ini. Sebab kepala sekolah merupakan sosok dan lokomotif sentral untuk bisa memajukan dan membranding sekolah yang dipimpinnya. Semoga.

Yogyakarta, 18 Mei 2019.

Sebanyak 13 LPTK PTM yang mendapat mandat sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Penguatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah sesuai dengan SK Dirjen 0801/B.1.3/HK/2019 melakukan rapat koordinasi teknis dalam persiapan pelaksanaan sertifikasi bagi Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah di Grand Quality Hotel pada Sabtu, (18/05/2019).

Penunjukan LPTK PTM sebagai LPD ini sangat beralasan karena sebelumnya LPTK PTM telah mendapatkan kepercayaan dari World Bank, Program Sida dari Swedia, SM3T, pengalaman dalam mengelola PPG, dan berdasarkan profil Asosiasi LPTM PTM. Kepercayaan tersebut menjadi dasar ALPTK PTM dalam mengusulkan LPTK PTM sebagai penyelenggara LPD. Sebagai komitmen LPTK PTM dalam menjalani sertifikasi sebagai LPD, LPTM PTM sudah melakukan perjanjian kerja sama atau MoU dengan LPPKS yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018.

Untuk menghadapi penyelenggaraan LPD ini, instruktur yang dimiliki oleh LPTK PTM sebanyak 66 orang. Dari 66 instruktur tersebut merupakan instruktur yang sudah mengikuti ToT Penyegaran dan Bimtek yang dilakukan oleh Diktendik Kemendikbud. Dan dalam waktu dekat, LPTK PTM juga akan mendapatkan tambahan instruktur baru yang akan mengikuti pelatihan di berbagai wilayah sesuai dengan wilayah masing-masing LPTK.

Kegiatan rakortek antar LPTK PTM merupakan tindak lanjut dari kegiatan rakortek yang sudah dilakukan di LPPKS Kemendikbud pada 9-11 Mei 2019. Pada rakortek ini dihadiri narasumber yang didatangkan langsung dari LPPKS untuk memberikan pendampingan yang mencakup tata kelola kegiatan, teknis pelaporan kegiatan, teknis pertanggung jawaban kegiatan, dan teknis penugasan instruktur.

Dalam kesempatan ini, Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D (Ketua Majelis Diktilitbang)  dan Prof. Harun Joko Prayitno (Ketua ALPTM PTM) menggarisbawahi tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan LPD, untuk meningkatkan mutu pelaporan, dan untuk meningkatkan mutu pertanggungjawaban kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Medira Ferayani (Mewakili LPPKS Kemdikbud) mengapresiasi kegiatan ini karena LPD LPTK PTM sudah sangat antisipatif dalam menyiapkan pelaksanaan LPD. Selanjutnya, LPTK PTM akan melakukan rakortek kembali dengan wali wilayah masing-masing. Dalam rakortek nanti akan ada penjelasan tentang teknis pelaksanaan, prosedur pencairan dana, prosedur perjanjian kerja sama dengan dinas pendidikan, dll.

Semoga dengan adanya rakortek antar LPTK PTM ini dapat menigkatkan mutu dalam menyelenggarakan LPD guna meningkatkan kompetensi kepala sekolah di Indonesia.

Jakarta, 29 April 2019

Sebanyak 80 Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) telah melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) narasumber diklat calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah. Dari 80 LPD tersebut, 13 diantaranya merupakan LPTK PTM. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mulai tanggal 22 s.d 29 April 2019 yang bertempat di Hotel Milenium Jakarta berjalan lancar.

Didalam bimtek tersebut, para peserta diberi bekal secara khusus sebelum para instruktur memberi diklat bagi calon kepala sekolah atau kepala sekolah. Acara ini merupakan bentuk kerja sama antara dirjen GTK dan LPPKS sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah melalui pimpinan sekolah (Kepala Sekolah – red).

Dari semua peserta/ instruktur yang hadir, diberikan materi yang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Para peserta dibentuk kelompok kecil, dimana disetiap kelompok tersebut terbagi dalam perwakilan masing-masing LPD.

Hasil pada bimtek ini, para calon instruktur akan mendapatkan sebuah sertifikat yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan materi diklat. Didalam sertifikat tersebut nantinya akan tertera hasil rata-rata pada bimtek, seperti: kurang memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan.

Semoga dengan berakhirnya bimtek ini dapat menjadikan bekal bagi para instruktur dalam memberikan materi diklat bagi calon kepala sekolah dan kepala sekolah. Semua ini dilakukan semata-mata untuk memajukan pendidikan di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi. Semoga.

Jakarta, 26 April 2019.

Sebanyak 80 Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) menjalani bimbingan teknis bagi admin dan operator Sistem Informasi Manajemen Diklat (SIMDIKLAT) di Hotel Park Regis Arion Jakarta pada Selasa – Jum’at (23-26 April 2019). Dari 80 LPD tersebut, 13 diantaranya merupakan perguruan tinggi muhammadiyah (PTM).

Acara tersebut bertujuan untuk membimbing dan melatih bagi pengelola (admin dan operator – red) dalam mengoperasikan sistem SIMDIKLAT dalam menjalani kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah atau Penguatan Kepala Sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menunjuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai motor dalam menjalani kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Penguatan Kepala Sekolah.

Secara umum dalam diklat yang sudah terkonsep terbagi menjadi 4 yaitu Diklat Calon Pengawas Sekolah, Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat Penguatan Kepala Sekolah, dan Diklat Penguatan Pengawas Sekolah.

Dalam melaksanakan diklat, sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 ayat 3, LPPKS dalam melaksanakan diklat dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Wiyono (Kepala Seksi Sistem Informasi LPPKS) menuturkan, “Semua kepala sekolah wajib memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) . Artinya bagi kepala sekolah yang menjalani diklat wajib lulus agar mendapatkan STTPP sebagai izin dalam menjabat kepala sekolah. Nilai yang diperoleh peserta diklat harus lebih dari 70 (Minimal 71), apabila kurang dari atau sama dengan 70 maka peserta tidak dinyatakan lulus”.

Senada yang disampaikan oleh Wiyono, Aleks (Subdit Tendik Kemendikbud) menyampaikan bahwa, “Saat ini difokuskan terlebih dahulu untuk diklat penguatan Kepala Sekolah. Jumlah Kepala Sekolah saat ini yang belum memiliki STTPP/ NUKS sebesar 239.536. Untuk itu sesuai dengan arahan menteri, saat ini lebih dititik beratkan untuk diklat penguatan Kepala Sekolah”.

“Dalam hal ini kami ditargetkan untuk dapat memberikan diklat Penguatan Kepala Sekolah selama 1 tahun. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, kami membutuhkan bantuan dan peran LPD dalam memberikan diklat”, tambah Aleks.

Selanjutnya, untuk bimbingan teknis operator SIMDIKLAT terbagi menjadi 4 kelas. Dimana disetiap kelas berisi 20 LPD atau 40 peserta (2 peserta setiap LPD) dan disetiap kelas dimentori 3 narasumber yang sekaligus tim pengembang SIMDIKLAT.

Bimtek tersebut mejelaskan tentang pengoperasion sistem SIMDIKLAT mulai dari meng-entry peserta sampai dengan menerbitkan sertifikat.

Menurut Adriyanto Prasetyo (Ketua Tim Pengembang SIMDIKLAT), “Secara umum sistem SIMDIKLAT masih terdapat kekurangan dan perlu pembenahan, maka dari itu dalam bimtek kali ini kami ingin melihat dan mengetahui apa saja yang kurang dan diperlukan pembenahan. Karena suatu sistem dapat berjalan sempurna apabila sudah diujikan kepada pengguna”.

Lampiran Materi:

1. Pelibatan LPD dalam Diklat Penguatan Kepala Sekolah
2. Petunjuk Pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah
3. Tata Kelola Diklat Penguatan Kepala Sekolah
4. Gambaran Sistem SIMDIKLAT

Sebanyak 30 dosen dari sejumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Trainer of Trainers (ToT) narasumber atau instrukstur penguatan kepala sekolah di lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari penuh, sejak Senin 11 Maret 2019 pukul 08:00 WIB dan berakhir Minggu 17 Maret 2019 pukul 12:00 WIB.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut MoU yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan LPTK PTM yang memenuhi syarat dengan Ketua LPPKS pada 21 Desember 2018. Dalam sambutannya, Prof. Nunuk Suryani Ketua LPPKS menegaskan mengenai pentingnya kompetensi dan pengalaman sebagai narasumber dalam memberikan Diklat penguatan kepada kepala sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

 Sementara itu, Prof. Harun Joko Prayitno selaku Ketua ALPTK PTM berpesan agar peserta Bimtek ToT narasumber untuk penguatan kepala sekolah ini mengikuti dengan penuh kesungguhan dan kedisiplinan. Hal demikian penting sebab nantinya akan memberikan penguatan kepada kepala sekolah di berbagai daerah di Indonesia supaya menjadi kepala sekolah yang berjiwa progresif, interpreneursip, dan kreatif.

Rapat kerja yang dilakukan oleh 14 Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPTK PTM) di Gedung Siti Walidah Ruang Badan Pembina Harian (BPH) Lantai 6 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Jumat (21/12/2018).

Pokok bahasan dalam rapat kerja tersebut berkaitan dengan pengelolaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra jabatan bersubsidi dan reguler mandiri yang mencakup Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) PPG dimasing-masing PTM, standar mutu pembelajaran, standar pembiayaan ppg, dan standar recharging akademik. Selain itu dalam raker ini juga membahas mengenai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) seluruh ALPTK PTM se Indonesia yang akan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menurut Dr. Poncojari Wahyono (Dekan FKIP UMM) menuturkan, “Untuk PPG di UMM menitik beratkan pada capaian pembelajaran. Dimana dalam capaian pembelajaran tersebut mencakup kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Selain itu untuk menghadapi Uji Pengetahuan (UP) setiap dosen diharuskan menerapkan dan memperbanyak drill soal setiap harinya supaya para peserta nantinya tidak kaget dalam menghadapi soal-soal UP yang disusun oleh panitia pusat PPG”.

Hal senada juga ditambahkan oleh Dr. Trikinasih Handayani (Dekan FKIP UAD) bahwa, “Metode drill soal ini telah diterapkan di UAD. Terbukti, pada saat UP banyak peserta PPG dari UAD dengan mudah menjawab setiap soal yang diujikan. Allhasil alhamdullah banyak peserta PPG dari UAD yang lulus UP”.

Selain itu, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno (Ketua ALPTK PTM dan Dekan FKIP UMS) berpendapat, “Kita semua (seluruh anggota LPTK PTM) dalam menghadapi PPG ini perlu dicermati dengan serius. Karena pada penyelenggaraan PPG ini bukan menyangkut nama perorangan tetapi pertaruhan nama lembaga, oleh karena itu dimohon untuk seluruh LPTK PTM untuk saling bekerja sama dalam penyelenggaraan PPG ini, terkhusus dalam menghadapi UP”.

Dalam raker tersebut, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno juga mewajibkan setiap peserta mengumpulkan soal-soal yang telah disusun dimasing-masing LPTK untuk dikumpulkan dan menjadi bank soal, Dengan bank soal tersebut, nantinya seluruh ALPTK PTM dapat saling mencermati tiap-tiap soal yang telah disusun oleh LPTK PTM lain. Diharapkan dengan adanya bank soal tersebut, dapat membuka wawasan bagi peserta PPG dalam menghadapi UP.

Selanjutnya, setelah bahasan raker tersebut usai juga membahas tentang Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Untuk rakernas pada tahun 2018 ini yang menjadi tuan rumah adalah dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tetapi sesuai hasil kesepakatan pada rakernas 2018, untuk rakernas tahun 2019 akan diadakan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, didalam rakernas juga diselipkan Seminar Internasional (Profunedu) yang mengundang narasumber utama dari salah satu atau beberapa negara seperti India, Vietnam, Jepang, atau Finlandia. Untuk penyelnggaraan, direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 7-9 Agustus 2019. Target yang dicapai dalam Seminar Internasional  tersebut adalah 100 paper yang disusun dengan bahasa inggris.